BANGKINANG – Pengalihan status guru bantu dari Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Kabupaten Kampar menjadi perhatian serius DPRD Kampar dan pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, menyatakan bahwa persoalan tersebut perlu segera diselesaikan karena menyangkut aspek kemanusiaan dan keberlangsungan tugas para guru. “Ini persoalan…

BANGKINANG – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (13 April 2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ahmad Taridi tersebut dihadiri pimpinan dan seluruh anggota dewan, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar, termasuk Wakil Bupati Misharti dan…

BANGKINANG - Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-76 Kabupaten Kampar Tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar, H. Ahmad Taridi, S.HI., M.M., didampingi para Wakil Ketua DPRD Kampar dan…

BANGKINANG - Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar memimpin rapat persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna dalam rangka Hari Jadi ke-76 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada Senin (26 Januari 2026). Rapat ini bertujuan untuk membahas serta mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan yang…

BANGKINANG - Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Ahmad Fais Ayatullah, S.E., menyampaikan amanat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar agar senantiasa menjaga kehadiran dan disiplin dalam pelaksanaan apel rutin setiap hari. Senin (26 Januari 2026).…

BANGKINANG — Komisi II DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat dengar pendapat bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kampar, Senin (19/1/2026). Rapat tersebut membahas keluhan tenaga medis, khususnya dokter PPPK, terkait pemangkasan insentif dan keterlambatan pembayaran jasa pelayanan.